Perum PPD rencananya akan diambil alih oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, menyusul kinerjanya yang terus memburuk. Dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Komisi VI yang dipimpin Wakil Ketua Komisi Erik Satrya Wardhana , para karyawan Perum PPD menyampaikan kondisi mutakhir manajemen PPD di hadapan Komisi VI, Selasa (12/2).

“Kami mendukung penuh pengambilalihan PPD dari BUMN menjadi BUMD, diambil alih oleh Pemda DKI. Yang penting PPD bisa bangkit kembali dan melayani masyarakat Jakarta,” ujar Anggota DPR dari Partai Demokrat Ferrari Romawi di sela-sela rapat dengan sejumlah asosiasi karyawan BUMN. Selama ini PPD terus merugi. Kondisi perusahaan sudah sangat tidak sehat dan perlu penyelamatan segera.

Para karyawan PPD dengan mengenakan seragam Departemen Perhubungan ikut menyampaikan keluh kesah dan aspirasi para karyawan, bersamaan dengan para karyawan Merpati, PT Perkebunan, dan PT. Antam. Komisi VI, lanjut Ferrari, segera menindaklanjuti semua asiprasi ini kepada Menteri BUMN.

Sementara soal kisruh manajemen di PT Merpati, Ferrari menyampaikan bahwa informasi yang disampaikan oleh Menteri BUMN Dahlan Iskan tentang kondisi Merpati yang tetap sehat, dinyatakan sebagai berita bohong. Buktinya, para karyawan Merpati mengeluhkan buruknya pelayanan kepada para pelanggan Merpati. Belum lagi soal gaji yang selau telat dibayar.

“Soal Merpati, kami sudah mempelajari data-data yang ada dan penurunan pendapatannya. Kita minta Menteri BUMN melakukan pergantian Direksi Merpati. Arahnya sudah mau bangkrut, karena banyak sekali keluhan-keluhan, baik dari karyawan maupun dari manajemen Merpati. Dan terbukti dengan kerugian yang hampir 1 triliun dalam satu tahun. Ini sudah luar biasa,” ungkap Ferrari. (mh), foto : iw/parle/hr.